Seperti pada setiap perayaan May Day setiap tahunnya, selalu ada sejumlah tuntutan para buruh. May Day tahun ini, tak dapat dipungkiri pula bahwa tantangan yang menyelimuti kerja-kerja para buruh belakangan ini sungguh tidak mudah. Terutama berkaitan dengan persoalan penciptaan lapangan kerja.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo diminta untuk mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan melalui penguatan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Meski begitu momentum May Day ini sepatutnya jangan hanya dipandang dan digunakan sebagai pembentukan wacana politik praktis untuk menyerang pemerintah.
Buruh FSPASI Bawa Spanduk "Kami Pastikan Tidak Pilih Jokowi"
Hal-hal semacam ini perlu dipertimbangkan. Mengingat fenomena-fenomena penetrasi politik praktis semakin kuat. Seperti yang dilakukan kelompok buruh yang tergabung dalam FSPASI (Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia) yang menyuarakan soal pemilu presiden 2019.
Dalam aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/5/2018) mereka menyerukan untuk tidak memilih Jokowi di pilres mendatang. Mereka berbaris sambil mengibarkan spanduk besar bertuliskan "Kami Pastikan Tidak Pilih Jokowi". Koordinator FSPASI Nurmala mengatakan, pasukannya berjumlah sekitar 1500 orang yang datang dari daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
Atau seperti yang dilakukan seorang yang pernah menjadi cendekiawan besar di masa reformasi, Amien Rais. Di hadapan para buruh, Amien Rais menyobek topeng wajah tenaga kerja asing.
Suara para peserta demo bergemuruh ketika Amien Rais menyobek-nyobek topeng tersebut. "Jadi TKI (tenaga kerja Indonesia) kita sendiri kelimpungan dalam bekerja, tetapi berbondong-bondong buruh kasar asing didatangkan. Mungkin sampai ratusan ribu, mungkin sampai angka-angka yang sangat mengerikan," ujar Amien dalam orasinya.
Suara Aktivis Buruh Disebut Kalah Lantang dari Politisi
Menurut Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2) Rustika Herlambang, dalam satu tahun terakhir, terdapat gejala di mana buruh semakin berimpit dengan isu politik, terutama terkait dengan Pilpres 2019. Indikasi yang memperkuat hal ini adalah peningkatan berita buruh yang ditopang dan dipicu isu politik dan pemilu, sambung Rustika.
Riset I2 menunjukkan, persoalan pengupahan dan kesejahteraan (19.024 berita) masih menjadi isu yang dilekatkan media pada buruh. Sementara itu, permasalahan TKI Ilegal (9.865 berita) yang diikuti dengan serangkaian permasalahan buruh migran di luar negeri juga menguat.