PLTA Kayan Butuh Tenaga Kerja Bersertifikat

Sebagai Provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara sedang mengupayakan berbagai pembangunan. Upaya tersebut dilakukan untuk digunakan dalam usaha pemaksimalan potensi yang ada di Kalimantan Utara. Salah satu hasil potensi yang sedang dikembangkan adalah PLTA Kayan.

Nama Kayan sendiri diambil dari nama sungai yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. PLTA Kayan akan memanfaatkan aliran Sungai Kayan sebagai energi penggerak generator PLTA. Dengan memanfaatkan Sungai Kayan Kalimantan Utara, PLTA ini diproyeksi mampu menghasilkan listrik sebesar 9.000 MW. 

Pembangunan PLTA Kayan Butuh Banyak Tenaga Kerja

Setelah direncanakan sejak 2009, pembangunan pembangkit listrik tenaga air Sungai Kayan baru bisa dimulai akhir tahun 2019. PLTA yang akan dibangun di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Kaltara ini akan memberikan berbagai dampak positif. Salah satu dampak baiknya adalah peningkatan tenaga kerja.

Kebutuhan tenaga kerja yang tinggi juga diakui oleh Bupati Bulungan, Sudjati. Melalui korankaltara.com, Pemkab Bulungan memastikan bahwa pembangunan PLTA Kayan akan memberikan peluang bagi para pekerja. Khususnya yang ada di wilayah Bulungan dan sekitarnya.

Terkait kebutuhan pekerja, Pemkab Bulungan menegaskan nantinya pekerja Bulungan bisa difasilitasi untuk mendapatkan pelatihan keterampilan. Dengan adanya pelatihan tersebut, para pekerja Bulungan tidak hanya ditempatkan sebagai buruh, namun dapat mengisi jabatan di beberapa lini.

“Memang untuk tenaga kerja itu 80 dan 20. Jadi 80 persen dari sini, 20 itu dari sana, mungkin dari Cina juga itu. Ada ribuan itu, ya tenaga kerja dari sini bisa dari mana saja,” papar Bupati Bulungan, Sudjati.

Menanggapi kebutuhan pekerja, Kepala Bappeda dan Litbang Bulungan, M. Isnaini, juga mengamini pendapat Sudjati. Ia berharap KHE mampu memfasilitasi pekerja Bulungan dengan cara memberikan pengembangan dan pendidikan keterampilan.

“Karena kita mau, semua tenaga di sana itu hampir semua lini kita bisa masuk. Nah, bagaimana caranya, pihak perusahaan sejak dini mempersiapkan tenaga kerja lokal untuk dikembangkan, dididik. Supaya semua lini pekerjaan yang dikerjakan perusahaan itu bisa masuk,” ujar Isnaini.

Kebutuhan tenaga kerja dalam rangka pembangunan PLTA di Sungai Kayan memang diakui tinggi oleh Direktur PT KHE, Andrew Suryali. Ia menjelaskan bahwa nantinya ada sekitar 2.000 tenaga kerja yang diperlukan. Jumlah tersebut kemungkinan akan bertambah, tergantung bagaimana perkembangannya nanti.

“Untuk tenaga kerja lokal itu sudah ada komitmen dari PT KHE sendiri untuk mengoptimalkan. Bahkan kita juga diharapkan bisa bekerjasama dengan universitas yang ada di sini, terkait persiapan tenaga kerja,” kata Andrew yang dikutip dari korankaltara.com.

Andrew juga mengungkapkan, KHE memang berencana memberikan pelatihan bagi calon tenaga kerja PLTA Kayan. Pihaknya bahkan berencana membuat sekolah pelatihan tenaga kerja seperti yang telah mereka adakan di Bali. KHE juga akan merekrut tenaga kerja yang memiliki jenjang pendidikan minimal DII.

“Seperti misalnya di Bali, kami membangun sekolah untuk melatih tenaga kerja yang akan direkrut. Jadi hal yang sama akan dilakukan di sini (Bulungan). Tapi pastinya yang akan kita cari kalau bisa lulusan kuliah, paling rendah DII, kita latih lagi untuk keahlian khusus,” jelas Andrew.

Sertifikasi pekerja tidak hanya diperlukan untuk kebutuhan PLTA Kayan saja, namun sebagai penunjang pembangunan proyek strategis nasional lain yang ada di Kaltara. Saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sendiri mulai mengadakan berbagai pelatihan dan peluncuran Kartu Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikasi.

Dilaporkan dari kaltaraprov.go.id, Gubernur Kalimantan Utara Dr H. Irianto Lambrie telah memberikan Kartu Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikasi. Kartu tersebut diberikan kepada 200 pekerja yang ada di Kaltara. Penyerahan kartu tersebut dilakukan di Kampus Universitas Borneo Tarakan, Selasa (03/09).

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya sertifikasi terhadap tenaga kerja di Kaltara. Irianto berpendapat, sertifikasi menunjukkan jika profesi atau bidang kerja yang dilakukan itu telah diakui kelayakannya.

“Dan untuk mendapatkan sertifikasi juga tidak mudah. Perlu dilakukan ujian. Tujuannya agar yang mendapatkan sertifikasi adalah yang benar-benar yang memiliki keahlian,” papar Irianto.

Gubernur Kaltara juga mengatakan bahwa Kalimantan Utara memiliki rencana pembangunan proyek besar. Di antaranya adalah PLTA Sungai Kayan di Bulungan, Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi. Selain itu, Kaltara juga akan membangun Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor.

Secara terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Jasa Konstruksi DPUPR-Perkim Kaltara, Deni Yusdianto, juga menanggapi upaya peningkatan SDM. Ia menjelaskan, Pemprov Kaltara telah mengupayakan peningkatan SDM bagi para tenaga kerja bidang jasa konstruksi sekaligus sertifikasi sejak 2016.