Fakta-fakta Pertalite, BBM yang Diusulkan Dihapus Tahun 2024

Fakta-fakta Pertalite, BBM yang Diusulkan Dihapus Tahun 2024

Pada awal tahun 2024 Pertamina mengusulkan untuk menghapus Pertalite. Kabar Pertalite dihapus tentu mengejutkan masyarakat Indonesia yang selalu membeli jenis BBM bersubsidi tersebut. Rencana itu ada kaitannya dengan adanya aturan standar emisi Euro 4 dari pemerintah agar tak menjual BBM yang kadar oktannya (RON) di bawah 91. Lalu seperti apa fakta-fakta tentang Pertalite?

Spesifikasi

Pertalite adalah bahan bakar jenis bensin yang kadar oktannya (RON) di bawah 91 atau hanya 90 saja. Pertalite memiliki warna hijau terang. Dalam kandungan Pertalite tidak terdapat kandungan besi, mangan, dan timbal. Kandungan sulfur di dalam Pertalite sebanyak 880 ppm. Jenis kendaraan yang cocok menggunakan Pertalite adalah kendaraan dengan kompresi mesin 9:1 dengan 10:1.

Pertama Diluncurkan

Untuk pertama kalinya Pertalite diluncurkan pada 24 Juli 2015. Pertalite diluncurkan untuk mengganti BBM jenis Premium. BBM ini pertama kali diluncurkan di SPBU kawasan Abdul Muis, Jakarta Pusat oleh Direktur Pertamina kala itu Dwi Soetjipto. Ketika pertama diluncurkan Pertalite tersedia di 110 SPBU di Jakarta, Surabaya, dan Bandung.

Pertalite Dihapus (Republika)

Harga

Untuk harga Pertalite sejak diluncurkan sampai sekarang memang mengalami perubahan harga. Saat ini harga per liter Pertalite di SPBU Rp 10.000. Sebelumnya harga Pertalite Rp 7.650. Kenaikan harga Pertalite kala itu mendatangkan reaksi beragam dari masyarakat, terutama masyarakat yang selalu menggunakan BBM bersubsidi ini.

Orang Kaya Dilarang Beli Pertalite

Sempat ada usulan bahwa orang kaya dilarang membeli Pertalite untuk kendaraannya. Hal itu dianggap tak cocok karena Pertalite BBM bersubsidi. Banyaknya orang kaya yang memiliki mobil mewah membeli Pertalite membuat sejumlah pihak geram salah satunya anggota DPR RI.

Tahun 2022 silam ada usul dari salah satu anggota DPR RI bernama Willy Midel Yoseph untuk mengharamkan pembelian Pertalite. Ia mengaku sudah melakukan diskusi dengan Ketua MUI provinsi untuk membahas terkait hal tersebut.

Willy mengemukakan hal tersebut saat lakukan rapat kerja dengan Menteri ESDM di GedungDPR beberapa waktu lalu. “Saya sudah melakukan diskusi dengan ketua MUI Provinsi bagaimana kalau dibuatkan fatwa untuk BBM subsidi ini,” katanya dalam rapat tersebut. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa fatwa tersebut akan mengatur orang kaya haram membeli Pertalite sedangkan BBM bersubsidi hanya boleh dibeli oleh orang miskin. 



Facebook Conversations


"Berita ini adalah kiriman dari pengguna, isi dari berita ini merupakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna"