Anies Baswedan Segera Diberhentikan Sebagai Gubernur, Segini Gaji dan Tunjangan yang Pernah Didapatkan

DPRD DKI Jakarta resmi mengusulkan pemberhentian  Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam sidang paripurna pada Selasa (13/9). Selama 5 tahun menjabat sebagai Gubernur, tentu banyak pencapaian yang sudah dilakukan oleh Anies. Anies pun mendapatkan gaji dan tunjangan selama menjadi orang nomor satu di Jakarta.

Besaran gaji Gubernur diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Peraturan soal gaji pokok ini merupakan revisi dari PP Nomor 9 Tahun 1980. Untuk Gubernur mendapatkan gaji pokok Rp 3 juta sementara Wakil Gubernur Rp 2,4 juta.

Sementara itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Bagi Pejabat Negara Tertantu, disebutkan bahwa pejabat negara setingkat Gubernur mendapatkan tunjangan daerah sebesar Rp 5,4 juta. Ternyata tak hanya gaji dan tunjangan yang didapatkan Gubernur.

Sebab dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 mengatur kepala daerah dan wakilnya mendapatkan hak untuk menerima BPO atau biaya penunjang operasional. Besaran BPO sekitar 0,13 persen dari PAD atau Pendapatan Asli Daerah di daerah tersebut, dalam hal ini DKI Jakarta. 

Jumlah PAD di DKI Jakarta tentu sangat besar mencapai triliunan rupiah. Disebut dalam sebulan Gubernur bisa saja mengantongi BPO dengan jumlah milyaran rupiah. Sudah jelas bahwa BPO akan lebih banyak dibandingkan gaji dan tunjangan Gubernur itu sendiri.

Setelah Anies diberhentikan, sudah pasti sejumlah nama disebut-sebut akan menggantikan posisi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Nama pertama adalah Heru Budi Hartono. Saat ini Heru menjadi Kepala Sekretariat Presiden. Sebelum masuk lingkaran istana, Heru bekerja di Pemprov DKI Jakarta.