Fatwa Orang Kaya Nikahi yang Miskin, Melahirkan Orang Kaya Baru Solusi Kemiskinan

Masih ingat film Orang Kaya Baru gak gengs? Ternyata tema orang kaya baru ini bisa jadi solusi kemiskinan di Indonesia loh.. Dengan cara menambah jumlah orang kaya baru secara cepat.

Gimana caranya?

Melalui pernikahan. Kan kalau nikah sama orang kaya jadi kaya dengan segera dan orang miskin berkurang. Tapi kan kebanyakan orang kaya maunya nikah sama yang setara. Sama kayanya lah ya. Biar gak gitu maka dibutuhkan fatwa.

Berhubungan dengan pembentukan orang kaya baru itu adada usulan baru nih gengs. Fatwa orang kaya menikahi orang miskin. Supaya bisa mengurangi keluarga yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan.

Bagus kan tampaknya?

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengusulkan pada Menteri Agama Fachrul Razi supaya menerbitkan fatwa tentang pernikahan antartingkat ekonomi. 

Soalnya nih gengs, menurut dia hal ini bisa mencegah peningkatan angka kemiskinan. Jadi kalau orang kaya menikahi orang miskin, jadi keluarganya bisa lebih sejahtera.

Muhadjir Effendy ini juga yang mengusulkan adanya sertifikasi sebelum menikah. Pernah heboh juga akhir tahun lalu. Banyak menuai pro dan kontra. Serta dipertanyakan manfaatnya.

"Apa yang terjadi? Orang miskin cari juga sesama miskin, akibatnya ya jadilah rumah tangga miskin baru, inilah problem di Indonesia. Yang miskin wajib cari yang kaya, yang kaya cari yang miskin," ungkap Muhadjir dalam sambutannya di Rapat Kerja Kesehatan Nasional di Jiexpo, Kemayoran, Jakartq, Rabu 19 Februari 2020. Dikutip dari Tempo.co.

Menurutnya, salah satu cara yang baik untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia adalah fatwa pernikahan antartingkat ekonomi dan sertifikasi pranikah.

"Rumah tangga Indonesia 57.116.000, yang miskin 9,4 persen sekitar 5 juta, kalau ditambah status hampir miskin itu 16,8. persen itu sekitar hampir 15 juta." ungkapnya lagi.

Selain itu, ada 2,5 juta perkawinan di Indonesia per tahun. Sebanyak 1,9 juta pernikahan di antaranya melalui Kemenag, sisanya melalui catatan sipil.