WOW Banget! KPK Ungkap Biaya Fantastis Politik Indonesia, Mau Jadi Gubernur Harus Punya Modal Rp100 Miliar

Mungkin kalian sudah banyak yang tahu jika biaya yang dibutuhkan seseorang untuk menjabat sebagai politisi tidak main-main. Tapi tahu gak sih persisnya berapa biayanya?

Dalam sebuah acara pembekalan antikorupsi, Alexander Marwata, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa untuk kepala daerah tingkat II saja, dana yang dibutuhkan bisa mencapai puluhan miliar.

Hal tersebut ia ungkapkan saat sambutan kepada kepada Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) beserta 54 pengurus Partai Hanura dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Kamis (25/6/2022).

"KPK sangat menyadari biaya politik di negeri ini mahal, menjadi anggota DPR, DPRD, kepala daerah tidak ada yang gratis. Kami telah melakukan survei, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II saja sebesar Rp 20-30 miliar. Untuk gubernur, harus memiliki dana Rp 100 miliar," kata Alex.

# Harus Punya Modal Besar Jika Ingin Mencalonkan Diri

Saking mahalnya biaya politik di Indonesia, Alex mengatakan bahwa para calon harus memiliki modal besar untuk proses pemilihan. Alias, tidak ada calon yang bisa gratis maju dalam Pilkada.

Biaya pencalonan tersebut bisa didapat dari berbagai sponsor,. Namun, hal itu bisa menjadi beban politik di masa depan ketika sang calon terpilih.

"Kalau calon yang dijagokan menang, perusahaan penyumbang tersebut ikut tender dalam proyek kebijakannya dan pasti akan diloloskan. Yang seperti ini akan runyam karena sudah dipesan di awal, bahkan mulai dari perencanaan proyeknya, kegiatannya, lelangnya, dan harga yang terbentuk juga pasti tidak bener," ujar Alex.