Catatan Kebijakan Kontroversial 3 Menteri Agama Era Presiden Jokowi, Ada yang Sampai Dilaporkan sebagai Penista Agama

Meski hanya menjabat dalam waktu singkat, Fachrul Razi menciptakan kebijakan yang membuat kisruh. Dengan latar belakang militernya, menteri kelahiran Aceh, 26 Juli 1947 ini fokus memberantas isu radikalisme. Bahkan ia melarang PNS dan lembaga pemerintah lainnya memakai celana ngatung dan cadar. Fachrul Razi beralasan kebijakan tersebut untuk menciptakan rasa aman. Namun sayangnya kebijakan itu justru membuat pakaian tersebut menimbulkan pandangan negatif di tengah masyarakat.

Nggak cuma itu, Fachrul Razi kembali membuat kebijakan sertifikasi pendakwah dengan dalih memerangi radikalisme. Hal itu dilakukan lantaran menurutnya banyak pendakwah yang membodohi umat lewat dalil agama. Program sertifikasi ini pun mendapat reaksi keras dari masyarakat.

3. Yaqut Cholil Qoumas

Terakhir, Jokowi menunjuk Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama untuk menggantikan Fachrul Razi yang kerap membuat kisruh. Namun Ketua GP Anshor ini ternyata juga tak jauh-jauh dari kontroversi. Pertama, Yaqut menerapkan kebijakan agar setiap acara diawali dengan doa dari semua agama.

Kemudian video Yaqut mengucapkan selamat hari raya untuk agama Baha'i juga menuai polemik. Banyak yang menganggap agama Baha'i adalah ajaran sesat. Ucapan Yaqut kembali viral lantaran menyebut posisi Menteri Agama adalah hadiah untuk NU. Masyarakat menganggap ucapan tersebut tak pantas sebab Menteri Agama bukan untuk satu golongan saja.

Terbaru, pernyataan Yaqut yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing menuai kecaman publik. Hal ini bermula saat Yaqut menjelaskan penggunaan pengeras suara di masjid harus diatur agar tak mengganggu kehidupan antar umat beragama. Ia pun mengibaratkan suara anjing yang mengusik kehidupan bertetangga. Pernyataan Yaqut itu membuat posisinya ironis karena sebagai Menteri Agama malah dilaporkan sebagai penista agama.

Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah memang rajin melakukan reshuffle meski satu periode belum selesai. Selain Menteri Agama, Menteri Kesehatan juga sempat tergantikan. Setiap kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah melalui menterinya, tidak luput pro dan kontra. Tak ada kebijakan yang sempurna. Setiap kebijakan pasti memiliki celah dan kekurangan. Namun kebijakan tersebut haruslah berpihak pada masyarakat dan bukan sekelompok oligarki.

Gimana menurutmu, Gengs?

Source: