Kisah Mayora, Transpuan Pertama di Indonesia yang Jadi Pejabat Desa dan Tetap Pakai Lipstik

Mayora juga membantu ibu-ibu yang hendak bersalin dan memantau kesehatan balita. Mayora juga aktif menyosialisasikan pola asuh anak kepada keluarga di desa itu. Aktivitas itulah yang membuat dirinya ditunjuk sebagai koordinator wilayah PKK Kecamatan Kangae.

"Ketika ada nikah massal di komunitas, saya selalu terlibat mengurus dekorasi, mengatur acara, dan ada pula yang memasak. Setiap ada upacara, saya usahakan, kawan-kawan transpuan terlibat," kata Mayora.

Dari berbagai aktivitasnya itu, ibu-ibu di desa setempat meminta Mayora maju menjadi calon anggota BPD di Desa Habi. Mayora kemudian menerima usulan itu dengan syarat tidak meninggalkan identitasnya sebagai transpuan jika dirinya terpilih.

"Jika warga menginginkan saya yang status transpuan ini bekerja untuk umum, ya pasti bersedia. Syaratnya, saya maju, tetapi tiak meninggalkan identitas sebagai transpuan," ungkapnya.

Mayora pun intens menyosialisasikan programnya kepada warga setempat setelah mantap maju sebagai calon anggota BPD. Dia menemui warga di rumah dan saat ada kegiatan komunitas. Hal itu dilakukannya untuk mendapatkan dukungan.

Soalnya, waktu sosialisasi yang dimilikinya hanya tersisa seminggu sebelum pemilihan. Pemilihan calon anggota BPD Habi dilakukan pada Senin, 16 Maret 2020 lalu.

Setelah dilakukan pemungutan suara, tak disangka kalo Mayora mendapat 60 suara dalam pemilihan tersebut. Mayora pun bangga bisa terpilih sebagai anggota BPD. Masyarakat Desa Habi bahkan memandangnya sebagai manusia, bukan karena dia transpuan.

Masyarakat pun percaya pada kemampuannya.

"Terima kasih masyarakat Desa Habi, khususnya ibu-ibu yang sudah mempercayakan saya menjadi anggota BPD. Saya akan kerja semaksimal mungkin untuk kita semua," ungkapnya.

Buat Mayora, BPD memiliki peran dan fungsi strategis untuk mengontrol roda pemerintahan desa. BPD juga berfungsi menyusun kebijakan seperti peraturan desa. Mayora juga berjanji untuk mendorong pembuatan peraturan desa tentang lembaga adat dan masyarakat sadar hukum.

"Ini salah satu motivasi saya maju jadi BPD. Saya bisa membuat kebijakan tentang kaum minoritas seperti kaum disabilitas dan papa yang diabaikan. Kalau omong dari luar tentu susah. Sekarang sudah jadi BPD, saya bisa menyuarakan suara mereka-mereka yang selama ini tidak perhatikan karena kebijakan," kata Mayora.