Curhatan Rizal Ramli, Nyapres Mahal Bos Mahar Partai 1 Triliun

Rizal Ramli Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman baru-baru ini mendaftarkan gugatan uji materi atau Judicial Review kepada Mahkama Konsitutusi terkait pasal batas ambang pemilihan Presiden.

Menurut Rizal Ramli, syarat ambang batas 20 persen agar bisa mencalonkan diri sebagai calon Presiden adalah bentuk dari demokrasi kriminal di Indonesia saat ini. Dirinya juga menceritakan pengalaman saat dirinya ingin mencalonkan sebagai calon Presiden pada tahun 2009 dan sempat ditawari oleh salah atu partai politik.

"Awalnya (reformasi) memang bagus. Tapi makin ke sini makin banyak aturan yang mengubah demokrasi Indonesia menjadi demokrasi kriminal," katanya, Jumat, 4 September 2020 dilansir dari viva.co.id.

"Tapi butuh uang. Satu partai Rp300 miliar. Tiga partai Rp900 miliar. Jadi (saya) harus cari Rp1 triliun. Itu tahun 2009. Yang kemarin (2019) lebih gede lagi. Jadi, yang terjadi ini demokrasi kriminal," ujarnya.

Menurut ekonom senior ini, kebutuhan uang untuk memenuhi permintaan partai itu kemudian akan dibantu oleh pemilik modal atau cukong. Dari para cukong itulah kemudian yang akan membantu pembiayaan survei, buzzer, influencer dan lain sebagainya.

"Apa yang terjadi kemudian, begitu seseorang terpilih sebagai bupati, gubernur, atau yang lebih tinggi lagi (presiden), dia lupa cita-cita buat belain rakyat. Dia lupa cita-cita buat belain kepentingan nasional," ujarnya.

Terpaut sosok Rizal Ramli yang memang dikenal kontroversial dan pedas dalam mengkritik berbagai kebijakan Pemerintah saat ini, bagaimana pandangan anda selaku masyarakat Indonesia melihat permasalahan syarat batas ambang 20 persen agar bisa mencalonkan diri sebagai calon Presiden. 

Jadilah masyarakat Indonesia yang cerdas dan bijak dalam melihat segala kondisi serta perkembangan baik politik, kehidupan sosial dan ekonomi. Sebagai masyarakat Indonesia sudah kewajiban kita semua untuk ikut andil dalam memajukan bangsa.