Cegah Masyarakat Nekat Mudik, Pemerintah Sudah Siapkan Langkah

Sebab, jika tidak, kasus Covid-9 yang saat ini sudah bisa dikendalikan bisa meningkat jika mudik lebaran dibolehkan. "Kita sekarang ini tidak boleh terlalu euforia, (kasus Covid-19) ini sudah turun, kalau tidak bisa naik seperti di negara-negara lain, dan khusus untuk lebaran ini potensinya sangat besar sekali, melihat tahun lalu, jadi itu dilarang. tahun lalu itu telat. karena itu kita sekarang lebih awal," ujar Ma'ruf.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengamini pernyataan Wapres soal larangan mudik lebaran tahun ini. Menurutnya, pengalaman selama pandemi Covid-19, adanya mobilitas masyarakat selama liburan meningkatkan kasus Covid-19 di Tanah Air.

"Pengalaman kita setahun terakhir setiap liburan panjang pasti diikuti kasus harian meningkat, kasus aktif tinggi, keterisian RS yang juga semakin tinggi, termasuk angka kematian atau gugurnya para dokter dan tenaga kesehatan," kata Doni.

Sebab, data yang dikumpulkan Kementerian Perhubungan, jika kebijakan larangan mudik tidak dikeluarkan, akan ada 33 persen masyarakat yang akan mudik. Namun, dengan adanya kebijakan larangan mudik sekalipun, diperkirakan masih ada 11 persen masyarakat yang tetap nekat mudik.

"Karena itu, tugas kita bersama termasuk teman-teman media untuk mengingatkan bahaya mudik. kita sudah lihat, (larangan bepergian) dua kali libur panjang terakhir ini yaitu libur Imlek dan juga Isra miraj tidak terjadi kenaikan kasus-kasus tinggi," kata dia.

Dengan adanya larangan mudik yang disertai kesadaran masyarakat diharapkan kasus Covid-19 akan menurun karena percuma jika larangan mudik berlalu tapi masyarakatnya tetap saja bandel.