2. Pemerintahan Aung San Suu Kyi sudah membangkitkan permusuhan terhadap Rohingya
Walaupun pemerintahan sipil tak memiliki kontrol terhadap militer, Aung San Suu Kyi dan pemerintahannya telah melindungi militer dari pertanggungjawaban mereka. Mereka menutup mata atau membantah tuduhan pelanggaran HAM yang sudah dilakukan oleh militer Myanmar. Mereka seperti menghalang-halangi upaya komunitas internasional untuk upaya investigasi kasus tersebut.
Nyatanya, pemerintahan Suu Kyi juga secara aktif telah membangkitkan permusuhan terhadap kaum Rohingya dengan cara melabeli mereka sebagai 'teroris'. Suu Kyi juga menuduh mereka membakar rumah mereka sendiri dan mengutuk karena "memalsukan berita pemerkosaan".
Sementara itu, media pemerintah juga memuat banyak tulisan-tulisan yang menghasut dan tidaklah manusiawi. Mereka menggambarkan Rohingya sebagai “kutu manusia yang menjijikkan” dan “duri” yang harus dibasmi.
“Kegagalan Aung San Suu Kyi untuk berbicara membela Rohingya adalah salah satu alasan mengapa kami tidak bisa lagi menjustifikasi untuk mempertahankan statusnya sebagai Ambassador of Conscience,” ujar Naidoo.
3. Serangan terhadap kebebasan berpendapat
Selain kasus kekejaman di beberapa wilayah, pemerintah sipil mempunyai otoritas yang sangat kuat untuk melakukan reformasi demimelindungi HAM. Khususnya yang terkait dengankebebasan berpendapat, asosiasi, kebebasan berekspresi, dan berkumpul secara damai.
Akan tetapi, semenjak Suu Kyi menjabat selama dua tahun, pembela HAM dan jurnalis ditangkap dan dipenjarakan. Sementara yang lainya mendapat ancaman dan intimidasi karena kerja-kerja mereka.
Yang pasti Amnesti internasional sudah dicabut karena banyak kekecewaan masyarakat dunia terhadap peran Suu Kyi.