Akhiri 30 Tahun Pemerintahan Islam, Sudan Ingin Menjadi Negara yang Demokratis

Sudan, Afrika Utara sepakat mengakhiri pemerintahan Islam yang selama ini dijalankan. Pemerintah transisi Sudan setuju untuk memisahkan agama dari negara, mengakhiri 30 tahun pemerintahan Islam di negara Afrika Utara itu.

Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok dan Abdel-Aziz al-Hilu, seorang pemimpin kelompok pemberontak Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara, menandatangani deklarasi di ibukota Ethiopia, Addis Ababa, pada hari Kamis 4 September 2020 dengan mengadopsi prinsip tersebut.

"Agar Sudan menjadi negara demokratis di mana hak-hak semua warga negara diabadikan, konstitusi harus didasarkan pada prinsip 'pemisahan agama dan negara,' yang mana hak untuk menentukan nasib sendiri harus dihormati," dikutip dari Bloomberg.

Kesepakatan itu muncul kurang dari seminggu setelah pemerintah memulai kesepakatan damai dengan pasukan pemberontak yang meningkatkan harapan diakhirinya pertempuran yang melanda Darfur dan bagian lain Sudan. Yang selama ini dipimpin oleh diktator yang digulingkan Omar al-Bashir.

Dua faksi yang lebih besar di Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara, yang telah memerangi pasukan Sudan di negara-negara perbatasan negara, udah menolak untuk menandatangani perjanjian apa pun yang tidak menjamin sistem sekuler.