Taufik menjelaskan kalau RKT udah dibahas dan disepakati semua fraksi DPRD DKI. Anggaran sebesar Rp 888 miliar udah mencakup semua kegiatan secara satuan. Dia menyatakan kecewa dengan sikap Fraksi PSI yang gak sepakat dengan keputusan itu.
Anggota PSI Andy Budiman membuat petisi menolak usulan anggaran gaji DPRD.
"Kami warga Jakarta keberatan uang pajak kami dipakai untuk memperkaya diri para anggota dewan. Pada saat kami warga Jakarta berjuang untuk bertahan di tengah pandemi. Kehilangan pekerjaan, bisnis mati, dan terpaksa tidak bisa bekerja atau berusaha karena pandemi," bunyi petisi itu.
Berikut rincian gaji DPR itu ada apa aja gengs:
Pendapatan langsung
Uang representasi: Rp2.250.000 per bulan
Uang paket: Rp225.000 per bulan
Tunjangan keluarga: Rp315.000 per bulan
Tunjangan jabatan: Rp3.262.500 per bulan
Tunjangan beras: Rp240.000 per bulan
Tunjangan komisi: Rp326.250 per bulan
Tunjangan badan: Rp130.500 per bulan
Tunjangan perumahan: Rp110.000.000 per bulan
Tunjangan komunikasi: Rp21.500.000 per bulan
Tunjangan transportasi: Rp35.000.000 per bulan
Total Rp173.249.250 per bulan dan setahun sebesar Rp2.078.991.000
Pendapatan tak langsung
Kunjungan dalam provinsi: Rp14.000.000 per bulan
Kunjungan luar provinsi: Rp80.000.000 per bulan
Kunjungan lapangan komisi: Rp14.000.000 per bulan
Rapat kerja dengan eksekutif: Rp6.000.000 per bulan
Tunjangan sosperda: Rp16.800.000 per bulan
Tunjangan ranperda: Rp4.200.000 per bulan
Tunjangan sosial kebangsaan: Rp8.400.000 per bulan
Total Rp143.400.000 per bulan dan dalam setahun Rp1.720.800.000.
Pendapatan tak langsung (2)
Bimtek sekwan (luar daerah): Rp60.000.000 dalam satu tahun
Bimtek fraksi (luar daerah): Rp60.000.000 dalam satu tahun
Tunjangan reses: Rp144.000.000 dalam satu tahun
Total Rp 264.000.000 dalam satu tahun.
Kegiatan sosialisasi dan reses
Sosialisasi rancangan perda: Rp40.000.000 per bulan
Sosialisasi Perda: Rp160.000.000 per bulan
Sosialisasi kebangsaan: Rp80.000.000 per bulan
Reses: Rp960.000.000 per tahun
Memang sangat fantastis ya gengs...