Mungkin kalian sudah banyak yang tahu jika biaya yang dibutuhkan seseorang untuk menjabat sebagai politisi tidak main-main. Tapi tahu gak sih persisnya berapa biayanya?
Dalam sebuah acara pembekalan antikorupsi, Alexander Marwata, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa untuk kepala daerah tingkat II saja, dana yang dibutuhkan bisa mencapai puluhan miliar.
Hal tersebut ia ungkapkan saat sambutan kepada kepada Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) beserta 54 pengurus Partai Hanura dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Kamis (25/6/2022).
"KPK sangat menyadari biaya politik di negeri ini mahal, menjadi anggota DPR, DPRD, kepala daerah tidak ada yang gratis. Kami telah melakukan survei, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II saja sebesar Rp 20-30 miliar. Untuk gubernur, harus memiliki dana Rp 100 miliar," kata Alex.
# Harus Punya Modal Besar Jika Ingin Mencalonkan Diri
Saking mahalnya biaya politik di Indonesia, Alex mengatakan bahwa para calon harus memiliki modal besar untuk proses pemilihan. Alias, tidak ada calon yang bisa gratis maju dalam Pilkada.
Biaya pencalonan tersebut bisa didapat dari berbagai sponsor,. Namun, hal itu bisa menjadi beban politik di masa depan ketika sang calon terpilih.
"Kalau calon yang dijagokan menang, perusahaan penyumbang tersebut ikut tender dalam proyek kebijakannya dan pasti akan diloloskan. Yang seperti ini akan runyam karena sudah dipesan di awal, bahkan mulai dari perencanaan proyeknya, kegiatannya, lelangnya, dan harga yang terbentuk juga pasti tidak bener," ujar Alex.
Alexander Marwata, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (tirto.id)
# KPK Terus Memandu dan Memonitor Kinerja Para Pejabat
Alex juga mengatakan alasan pentingnya para kader partai politik mengikuti program PCB dari KPK. Selain akan diberikan pemahaman soal nilai-nilai integritas, juga melatih para kader untuk terus berkomitmen memberantas korupsi, khususnya di sektor politik.
Kampanye pemilihan gubernur Jawa Timur (faktajember.com)
Ia mengharap para kader berkomitmen untuk menerapkan materi antikorupsi yang diberikan. "Pakta Integritas yang telah ditandatangani semoga tidak hanya di atas kertas tetapi betul-betul diimplementasikan setiap menduduki jabatan," pesan Alex.
Lebih lanjut, kata dia KPK pun akan terus memandu dan memonitor kinerja para pejabat/penyelenggara negara. Jika patuh dan berkomitmen integritas pasti tidak akan tersandung korupsi.
Sementara itu, OSO mengucapkan terima kasih kepada KPK atas diundangnya kader Partai Hanura dalam kegiatan tersebut. Menurut dia, Partai Hanura akan menerapkan saran, sistem, dan metodologi yang disampaikan KPK sehingga dapat menjadi bahan dalam mensosialisasikan dan membentuk kader partai yang taat hukum serta berpartisipasi aktif dalam mencegah korupsi.
"Kami Partai Hanura memberikan apresiasi kepada KPK yang telah berhasil melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dalam program seperti ini. Partai Hanura akan melakukan sosialisasi dan budaya antikorupsi dan berpartisipasi aktif dalam memantau dan mempersiapkan kader antikorupsi melalui program dari Partai Hanura, khususnya dalam memberantas korupsi," kata OSO.
Gedung KPK (kabar24.bisnis.com)