Kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi, namun pemerintah dengan resmi mengizinkan sekolah dibuka terbatas di masa pandemi. Keputusan tersebut dibuat dengan penuh pertimbangan. Hal ini juga sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri.
Keputusan itu dinamakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, sekolah bakal dibuka pada Juli 2021 mendatang. Hal ini tak lepas dari target vaksinasi kepada guru dan satuan pendidikan yang akan selesai pada Juni 2021.
"Sehingga tahun ajaran baru (Juli 2021) seluruh satuan pendidikan bisa menyediakan layanan pembelajaran tatap muka secara terbatas," kata Muhadjir dalam jumpa pers virtual, Selasa (30/3/2021).
Menurutnya, kesuksesan SKB ini sangat bergantung pada komitmen masyarakat dan koordinasi harmonis pusat dan daerah. Harus ada semangat bersama dari berbagai pihak.
Pada kesempatan itu pula, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan pembukaan sekolah dilakukan bertahap dan tergantung program vaksinasi yang masih berjalan hingga saat ini.
"Hampir semua sekolah tatap muka di bulan Juli bisa dibuka secara terbatas," kata Nadiem.
Nadiem mengatakan, hal ini tak lepas dari program vaksinasi yang telah dilakukan pemerintah. Maka, sekolah nanti wajib menyediakan pembelajaran tatap muka apabila pendidik dan tenaga pendidik sudah divaksin.
"Setelah pendidik dan tenaga pendidikan sudah divaksinasi secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil, atau kantor Kemenag mewajibkan satuan pendidikan membuka layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan memperhatikan prokes," lanjut Nadiem.
Meski demikian, di lapangan masih sedikit sekolah yang membuka pembelajaran tatap muka meski sudah diperbolehkan. Ia mengungkapkan hanya sekitar 22 persen dari sekolah yang melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Menurutnya, saat ini perkembangan pendidikan di tengah situasi pandemi di Indonesia tertinggal dari negara lain. Sebab 85 persen negara di Asia Timur dan Pasifik sudah menggelar PTM.
Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim (Kabarnesia)
"Kita sekarang ketinggalan dari negara lain. Sudah 85 persen dari negara di Asia Timur dan Pasifik sudah tatap muka," ungkapnya lagi.
Satu tahun pandemi, maka sudah satu tahun juga murid di Indonesia belajar dari rumah atau PJJ. Menurut Nadiem, pembukaan sekolah melihat sejumlah dampak yang terjadi selama satu tahun.
Ia mengungkapkan, PJJ yang terlalu lama memberi dampak negatif bagi anak-anak dan orang tua. Mulai dari siswa putus sekolah, capaian pembelajaran yang menurun, hingga anak-anak menjadi korban kekerasan di rumah.
"Kita lihat tren-tren yang sangat mengkhawatirkan, tren anak-anak yang putus sekolah, penurunan capaian pembelajaran, apalagi di mana di daerah-daerah akses dan kualitas tidak tercapai, kesenjangan ekonomi bisa lebih besar. Kita melihat juga banyak orang tua yang tidak melihat peranan sekolah, banyak anak-anaknya ditarik keluar dari sekolah," jelas Nadiem.
Jika hal ini terus dibiarkan, Nadiem khawatir akan berdampak bagi kesehatan mental anak-anak. Sehingga pemerintah akhirnya mengambil langkah menerapkan kembali sekolah tatap muka.
"Jadi risiko bukan hanya pembelajaran, risiko masa depan murid itu, psikososial atau kesehatan mental dan emosional anak-anak ini sangat rentan," ujarnya.
"Kita harus ambil tindakan tegas agar ini (PJJ) tidak terjadi suatu dampak permanen dan satu generasi menjadi terbelakang atau tertahan perkembangan dan kesehatan mentalnya," lanjutnya.
Untuk diketahui, salah satu sekolah yang sudah menerapkan PTM adalah SDN 3 Pontianak Selatan, Kalbar. Di sekolah itu, kepala sekolah mengimbau gurunya melakukan rapid test secara berkala.
Sekolah lain yang sudah membuka sekolah adalah SMA Negeri 9 Bengkulu. Karena siswanya sudah lebih dewasa, ada alternatif dua kali pertemuan dalam dua shift, yakni pagi dan siang, dengan total pertemuan dalam seminggu tak lebih dari 4 jam 30 menit.
Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim (Media Indonesia)