Bulan Ramadan belum juga datang, tapi kabar soal mudik ke kampung halaman esok ketika lebaran sudah ramai diperbincangkan beberapa hari yang lalu. Bagaimana tidak, tahun ini masyarakat Indonesia kembali dilarang untuk pulang ke kampung halaman.
Hal ini diberlakukan pemerintah mengingat kasus persebaran Covid-19 di Indonesia sendiri masih tinggi. Tapi ya namanya manusia, udah hampir dua tahun merantau pasti lah kepengin ketemu keluarga meski akibat juga bisa fatal karena di rumah bisa saja ada balita dan lansia.
Untuk mencegah agar masyarakat tidak nekat mudik lebaran tahun ini pemerintah telah menyiapkan beberapa upaya.
Sebab, meski kebijakan larangan mudik sudah diputuskan pemerintah, yakni pada 6-17 Mei, ada kemungkinan masyarakat tetap nekat pergi pada waktu tersebut bahkan sebelum atau sesudahnya.
"Sekarang sedang disusun apa nanti hal-hal yang (dilakukan) kalau terjadi kebocoran-kebocoran (tetap mudik)," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah, Selasa (30/3/2021) lalu.
Selain iu, Wapres mengatakan, Pemerintah mengantisipasi jika masyarakat mengakali kebijakan larangan mudik dengan bepergian sebelum 6 Mei.
"Memang larangannya itu kan dari tanggal (6-17 Mei) tapi kita mempersiapkan sebelum itu, mereka yang mendahului sebelum tanggal itu sudah disiapkan penangkalan-penangkalannya," kata Ma'ruf.
Wapres juga mengungkap kebijakan larangan mudik tahun ini diumumkan lebih awal sebelum bulan Ramadan. Wapres menyebut, pemerintah tidak ingin pengumuman larangan mudik terlambat seperti lebaran tahun lalu, yang membuat sejumlah masyarakat tetap mudik.
"Pengalaman tahun yang lalu, walaupun sudah dilarang tapi karena terlambat larangannya, maka yang mudik itu besar," lanjut Ma'ruf.
Hal itu berdampak peningkatkan kasus Covid-19 pascalebaran hampir 90 persen. Karena itu, Pemerintah menilai perlunya kebijakan larangan mudik sejak jauh-jauh hari untuk mencegah masyarakat mudik lebaran tahun ini.
Ilustrasi Mudik Lebaran (telisik.id)
Sebab, jika tidak, kasus Covid-9 yang saat ini sudah bisa dikendalikan bisa meningkat jika mudik lebaran dibolehkan. "Kita sekarang ini tidak boleh terlalu euforia, (kasus Covid-19) ini sudah turun, kalau tidak bisa naik seperti di negara-negara lain, dan khusus untuk lebaran ini potensinya sangat besar sekali, melihat tahun lalu, jadi itu dilarang. tahun lalu itu telat. karena itu kita sekarang lebih awal," ujar Ma'ruf.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengamini pernyataan Wapres soal larangan mudik lebaran tahun ini. Menurutnya, pengalaman selama pandemi Covid-19, adanya mobilitas masyarakat selama liburan meningkatkan kasus Covid-19 di Tanah Air.
"Pengalaman kita setahun terakhir setiap liburan panjang pasti diikuti kasus harian meningkat, kasus aktif tinggi, keterisian RS yang juga semakin tinggi, termasuk angka kematian atau gugurnya para dokter dan tenaga kesehatan," kata Doni.
Sebab, data yang dikumpulkan Kementerian Perhubungan, jika kebijakan larangan mudik tidak dikeluarkan, akan ada 33 persen masyarakat yang akan mudik. Namun, dengan adanya kebijakan larangan mudik sekalipun, diperkirakan masih ada 11 persen masyarakat yang tetap nekat mudik.
"Karena itu, tugas kita bersama termasuk teman-teman media untuk mengingatkan bahaya mudik. kita sudah lihat, (larangan bepergian) dua kali libur panjang terakhir ini yaitu libur Imlek dan juga Isra miraj tidak terjadi kenaikan kasus-kasus tinggi," kata dia.
Dengan adanya larangan mudik yang disertai kesadaran masyarakat diharapkan kasus Covid-19 akan menurun karena percuma jika larangan mudik berlalu tapi masyarakatnya tetap saja bandel.
Ilustrasi Mudik Lebaran (jatengdaily.com)