Rabu, 13 Januari 2021 Presiden Joko Widodo menerima suntikan vaksin Covid-19 dosis pertama Sinovac. Acara penyuntikan vaksin Covid-19 tersebut dilakukan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Momen ini menandari program vaksinasi di Indonesia sudah dimulai.
Sementara Presiden Jokowi menerima suntikan vaksin Covid-19 dosis pertama. Anggota DPR Komisi IX dari PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning malah membuat pernyataan kontroversial.
Dalam rapat kerja komisi IX, Selasa 12 Januari lalu yang dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM Penny Lukito, dan Direktur PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir tersebut. Ribka menyatakan dengan tegas menolak untuk divaksin Covid-19. Dia bahkan mengaku lebih memilih membayar denda daripada divaksin.
# Alasan Ribka Tjiptaning Menolak Divaksin
Alasan Ribka menolak divaksin adalah karena ia masih meragukan vaksin Covid-19. Ia melihat beberapa pengalaman orang yang menjadi lumpuh sampai meninggal dunia usai divaksin. Contohnya vaksin kaki gajah di Majalaya yang menyebabkan 12 orang meninggal dan vaksin antipolio yang membuat sejumlah orang lumpuh di Sukabumi.
Ia bahkan rela harus bayar denda jika pemerintah daerah menetapkan aturan denda bagi yang menolak vaksin.
Presiden Jokowin menerima vaksin dosis pertama (news.detik.com)
"Kedua, kalau persoalan vaksin saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih. Misalnya hidup di DKI Jakarta semua anak cucu saya dapat sanksi Rp5 juta mending saya bayar," ucap Ribka dalam rapat tersebut.
"Saya yang pertama bilang saya yang pertama menolak vaksin. Kalau dipaksa pelanggaran HAM tidak boleh memaksa begitu," tambahnya.
# Tak Hanya Tolak Vaksin, Tapi Juga Mengeluarkan Pernyataan Keras
Selain menolak vaksin Covid-19, Ribka Tjiptaning juga mengungkapkan beberapa pernyataan keras seperti komersialisasi tes swab Covid-19 di rumah sakit. Ribka mengaku mendapati tes swab dipatok dengan harga berbeda di sejumlah rumah sakit.
Ada rumah sakit yang memtok harga Rp3,5 juta untuk hasil 3 hari, sementara untuk yang hasil sehari harganya dua kali lipat yaitu Rp6,5 juta.
Ribka pun berpesan pada Menkes agar fasilitas dan pelayanan kesehatan, terutama yang berhubungan dengan Covid-19 tidak dikomersialisasi.
Anggota DPR Komisi IX dari PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning (tribunnews.com)
Tak hanya bahas soal ajang bisnis di fasilitas dan pelayanan kesehatan. Ribka juga menyentil Menkes Budi Gunadi Sadikin yang lulusan Teknik Nuklir. Ribka merasa latar belakang pendidikan Budi Gunadi kurang sesuai dengan jabatan Menteri Kesehatan.
"Tiba-tiba yang latar belakangnya nuklir, apa mau dibom semua ini covid-nya," tandas Ribka.
Wah, Bu Ribka ini keras banget ya ges. Ada benernya kadang perkataan beliau tapi, ya gak saklek juga lah Bu~
Menkes Budi Gunadi (newsmaker.tribunnews.com)