Sudan, Afrika Utara sepakat mengakhiri pemerintahan Islam yang selama ini dijalankan. Pemerintah transisi Sudan setuju untuk memisahkan agama dari negara, mengakhiri 30 tahun pemerintahan Islam di negara Afrika Utara itu.
Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok dan Abdel-Aziz al-Hilu, seorang pemimpin kelompok pemberontak Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara, menandatangani deklarasi di ibukota Ethiopia, Addis Ababa, pada hari Kamis 4 September 2020 dengan mengadopsi prinsip tersebut.
"Agar Sudan menjadi negara demokratis di mana hak-hak semua warga negara diabadikan, konstitusi harus didasarkan pada prinsip 'pemisahan agama dan negara,' yang mana hak untuk menentukan nasib sendiri harus dihormati," dikutip dari Bloomberg.
Kesepakatan itu muncul kurang dari seminggu setelah pemerintah memulai kesepakatan damai dengan pasukan pemberontak yang meningkatkan harapan diakhirinya pertempuran yang melanda Darfur dan bagian lain Sudan. Yang selama ini dipimpin oleh diktator yang digulingkan Omar al-Bashir.
Dua faksi yang lebih besar di Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara, yang telah memerangi pasukan Sudan di negara-negara perbatasan negara, udah menolak untuk menandatangani perjanjian apa pun yang tidak menjamin sistem sekuler.
Sudan mengakhiri pemerintahan Islam (nytimes.com)
Sudan muncul dari isolasi internasional yang dimulai segera setelah Bashir merebut kekuasaan pada tahun 1989 dan menerapkan interpretasi garis keras terhadap hukum Islam yang berusaha menjadikan negara itu sebagai "pelopor dunia Islam".
Al-Qaeda dan Carlos the Jackal menetap di sana; AS menunjuk Sudan sebagai sponsor teror pada 1993, kemudian menjatuhkan sanksi hingga 2017.
Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok (scmp.com)
Hamdok dan al-Hilu mengatakan mereka yakin perlu mencapai solusi politik yang komprehensif untuk semua konflik Sudan, yang akan mengatasi akar penyebab krisis yang mengguncang negara itu.
"Saya memuji @SudanPMHamdok dan Ketua Utara Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan Alhilu karena menyetujui jalan menuju perdamaian yang menjaga persatuan nasional, kesetaraan semua warga negara Sudan dan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Kami mendesak semua pihak untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk perdamaian," tulis akun Secretary Pompeo di akun Twitter @SecPompeo.
Sudan ingin lebih demokratis (voiceofamerika.com)