Membangun kawasan perbatasan memiliki urgensi tersendiri. Salah satunya adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakatnya. Sebab hanya masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan yang tahu bagaimana pembangunan di negara jiran.
Urgensi lain adalah masalah keamanan di kawasan perbatasan. Kita tahu jika sangat susah menjaga keamanan dengan luas area perbatasan seperti di Indonesia ini. Terutama yang diakibatkan oleh kejahatan transnasional berupa penyelundupan atau imigran ilegal.
Untuk itu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyampaikan perlunya penanganan khusus terkait hal ini. Salah satunya dengan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakatnya.
"Ketika hidup masyarakat kita di perbatasan sudah baik, maka mereka dengan sendirinya akan berpikir tentang keamanan," kata Moeldoko di Jakarta, Kamis (26/7/2018) kemarin.
Tentu tidak efisien jika masalah ini dikelola dari sisi keamanan saja. Bayangkan jika harus menempatkan personil militer dan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) di sepanjang 2000 km perbatasan antara Kalimantan dengan Malaysia. Padahal daerah perbatasan lain juga masih membutuhkan penaganan.
Untuk menguatkan perekonomian masyarakat, tahun ini pemerintah membangun empat pasar bernama Toko Indonesia di Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia. Masyarakat juga akan dilibatkan dalam menjaga kedaulatan negara. Menurut Moeldoko, agar mereka memiliki sense of belonging.
Konsep menjaga keamanan yang bersinergi dengan pembangunan ekonomi ini tentu selaras gagasan nasionalisme Sukarno. Terutama pada penekanan berdikari secara ekonomi dari konsep Trisakti.