Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap bahwa pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan memiliki motif politis yang implisit.
Kenaikan ini, menurutnya, mungkin memiliki maksud-maksud tertentu karena ini adalah tahun politik. Ia mengatakan bahwa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya juga melakukan hal yang sama.
Fadli menambahkan, semestinya dalam memberikan THR, pemerintah dapat mempertimbangkan keberadaan tenaga kerja honorer yang telah mengabdi pada negara. Ia melihat pemerintah belum mempertimbangkan hal ini dalam perpres tersebut, sebab mereka juga layak mendapatkan THR kendati status kepegawaiannya belum jelas.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Presiden juga menyatakan tahun ini lebih istimewa dibanding tahun sebelumnya. THR tahun ini akan bertambah dan para pensiunan akan mendapatkannya pula.
instagram @fadlizon